SOSIALISASI PERPAJAKAN

admin 14/05/2018 Berita, Galeri, Informasi Setiap Saat Komentar Dinonaktifkan pada SOSIALISASI PERPAJAKAN 296 Views

Udanawu-Kamis, 19 April 2018 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak ada Dua, yaitu:

Pajak Pusat : pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, dilaksanakan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) dan Kanwil Dirjen Pajak Serta di Kantor Pusat Dirjen Pajak
Pajak Daerah : Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik Tk. Provinsi maupun Kab/Kota segala pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor Sejenisnya yang dibawahi oleh Pemda setempat.

PBB perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang di miliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki bangunan, dan/atau
menguasai bangunan, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

BPHTB adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya ha katas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek BPHTB, pemindahan Hak Karena: